Home Artikel Ekonomi Kerakyatan Langkah Tepat Menghindari Kapitalisme

Ekonomi Kerakyatan Langkah Tepat Menghindari Kapitalisme

Oleh: Amiruddin Idris

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam itu memiliki cakupan yang luas. Pertama, sumber daya alam yang merupakan input produksi dalam menciptakan nilai tambah produksi. Memiliki 325.350 jenis Fauna dan Flora. Kedua, letak geografis Tanah Air yang berada di jantung perdagangan Asia-Pasifik. Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa. Ketiga, keragaman budaya, tradisi, dan alamnya, sehingga menjadi potensi pariwisata terbesar di dunia.

 

Tidak hanya kekayaan alam saja yang menjadi modal Indonesia untuk menjadi negara maju. Modal lainnya adalah jumlah penduduk yang besar dan berusia muda dengan daya beli yang terus meningkat.  Kita ketahui dari hasil Sensus 2010, penduduk berjumlah 237,64 juta, dan kini mendekati jumlah 260 juta, 65% usia 15-64 tahun, masuk sebagai negara terbesar ke-4 di dunia. “Jadi, Indonesia memiliki kekayaan alam yang unik di dunia, dengan jumlah penduduk yang merupakan potensi pasar dan tenaga kerja yang produktif.

Merujuk isi Pasal 33 ayat 3, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD ‘45), yakni; “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Takpak, begitu sarat dengan makna rangkaian kata yang tersiratnya. Ada haru menyelinap di dalam hati setiap kali membaca pasal ini, terasa betapa pendiri bangsa ini di awal kemerdekaan telah memiliki tekad yang kuat untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat.

Makna yang tersirat itu juga yang menjadi alasan mengapa pasal ini tetap dipertahankan sebagaimana bentuk aslinya, meski UUD ‘45 di masa reformasi bergulir telah mengalami 4 kali dilakukan amandemen oleh Parlemen Indonesia. Serangkaian kata dalam pasal 33 ayat 3 tersebut tentu bukan sekedar dipungut atau dikutip dari suatu tempat. Juga bukan dimaksudkan sebagai retorika belaka. Para pendiri bangsa tentulah sedari awal menyadari betapa negeri Indonesia ini memiliki banyak kekayaan alam, baik yang berada di permukaan buminya ataupun yang terkandung di dalam buminya, baik yang berada di daratannya ataupun yang berada di lautannya. Para pendiri bangsa juga paham, bahwasanya kekayaan alam jualah yang membuat bangsa-bangsa asing menjajah negeri ini. Entah berapa banyak kekayaan alam negeri ini yang telah berhasil mereka angkut ke negeri asal mereka guna memakmurkan dan mensejahterakan penduduk di negeri asal mereka.

Dalam mengelola kekayaan alam tersebut diperlukan suatu sistem demokrasi ekonomi, yang dapat mencakup kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sistem demokrasi ekonomi tersebut adalah ekonomi kerakyatan. Secara sederhana, konsep ekonomi kerakyatan adalah merupakan kata lain dari sistem demokrasi ekonomi kita, yaitu suatu sistem perekonomian yang tersusun dari, oleh dan untuk rakyat. Disebutkan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan dibawah pemimpin atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per-orang. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Demikian bunyi penjelasannya secara eksplisit dari sistem demokrasi ekonomi kita.

Banyak model demokrasi ekonomi modern yang dianut oleh negara-negara di dunia. Dari mulai model demokrasi konservatif, demokrasi liberal, maupun demokrasi sosial. Namun sebagai ciri khas yang melekat di dalam negara demokrasi kita sebagaimana disebutkan oleh Mohamad Hatta, bahwa demokrasi kita adalah demokrasi cap rakyat dimana dasar demokrasi didasarkan pada kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berkuasa dan pemerintah sekali lagi musti bercermin dari hati nurani rakyat di dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan negara. Perbedaan yang kemudian ditegaskan sekali lagi oleh Hatta, bahwa dasar demokrasi kita bukanlah pada semangat individualisme yang justru akan memperkuat semangat liberialisme dan kapitalisme sebagaimana diajukan oleh JJ.Rousseau, tapi adalah pada semangat kebersamaan di dalam arti kolektivitas bukan dalam kesepadanan.

Dalam sistem perekonomian yang demokratis, persyaratan utama adalah berjalannya demokrasi politik, ada persamaan dalam hal politik, hak untuk mengeluarkan pendapat, berkedudukan yang sama di dalam hukum dan seterusnya. Bangunan sistem politik yang berarti “cara mengelola” Negara, di dalamnya juga perlu diperjelas sistem demokrasi ekonominya. Pembangunan harus dijalankan, dimana setiap orang secara mandiri (self reliance) terlibat dalam proses pembangunan sebagai suatu proses yang “inner will”, yaitu proses emansipasi diri, penuh inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat.

Sebagai adagium demokrasi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi adalah dua hal penting yang harus berjalan secara linier. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu hanya akan melahirkan apa yang disebut plutokrasi dan atau oligarkhi, kekuasaan ditangan orang–orang kaya, segelintir orang yang berpatron dengan sekelompok elit partai politik. Demikian juga, sebagaimana yang terjadi dalam praktik ekonomi Orde Baru di masa lalu, model patron bisnis yang dilakukan penguasa (Rezim Despot Suharto) dengan melakukan “kongkalikong” dengan para konglomerat dalam sistem “kapitalisme yang diciptakan oleh Negara” (state-led capitalism), juga tidak diharapkan di dalam sistem ekonomi yang demokratis. Orientasi perubahan paska reformasi yang menjurus pada sistem pasar (market-led capitalism) juga tidak lebih hanya akan sekali lagi memperkuat posisi kapitalisme di dalam struktur ekonomi kita.

Konsep dari ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada di tangan rakyat. Pada Ekonomi Kerakyatan, menempatkan ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini popular kita kenal dengan istilah secara swadaya, yakni mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai oleh rakyat. Berkaitan dengan hal diatas, penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang ekonomi kerakyatan ini.

II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Sistem Ekonomi Indonesia

Di dalam buku Politik Ekonomi Kerakyatan, yang ditulis oleh Sarbini Sumawinata (2004:161), menyatakan ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim diperdesaan.

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut: “Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)” Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan kehidupannya. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan.

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan, yakni; (1) Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan, (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, (3) Mendorong pemerataan pendapatan rakyat, dan (4) Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Berdasarkan analisis pengamat ekonomi, minimal ada 5 hal pokok yang harus segera diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi Wacana Saja, yakni (1) Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya, (3) Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition), (3) Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah, (4) Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap, dan (5) Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.

2.2. Sejarah Sistem Ekonomi Kerakyatan

Kalau diadakan pembagian priode perjalanan sejarah Republik Indonesia sejak 1945, kita akan melihat 4 priode. Pembedaan periode tersebut dilakukan karena ada hubungannya dengan akibat-akibat yang berpengaruh kepada pengisian kemerdekaan. Adapun tahap priodenya yaitu:

A. Periode 1945-1949

Pada kurun waktu pertama ini, perjuangan untuk mengenyahkan penjajah yang paling utama dan menguasai seluruh kehidupan Republik. Dengan sendirinya tidak dapat diharapkan adanya perbaikan dibidang ekonomi maupun sosial - politik. Walaupun demikian suasana perjuangan ini mempunyai ciri-ciri tertentu yang menunjukkan perubahan besar dari zaman kolonial dan sebagai faktor yang berpengaruh pada kurun waktu selanjutnya. Suasana yang serba bebas dan merdeka melepaskan pula segala macam ikatan nilai-nilai dan hubungan kolonial. Timbul situasi baru dengan segala energi mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari ikatan lama.

Tampak adanya dinamika masyarakat yang besar, yang menampilkan diri dalam gerakan mobilitas sosial dan dalam bentuk kemampuan serta kemauan yang kuat untuk mengambil inisiatif dan resiko. Disamping itu, tampak pula gejala negatif, yaitu materialisme (bukan hal yang asing bagi orang Indonesia).

B. Periode 1950-1958

Pada kurun waktu yang kedua ini berlaku sistem politik demokrasi parlementer. Akan tetapi segala sesuatu yang telah terjadi dalam masyarakat merupakan kelanjutan zaman perjuangan. Suasana dan semangat zaman perjuangan berlanjut terus melintas segala macam bentuk konflik, ketegangan dan keguncangan. Sekalipun Republik Indonesia tetap utuh dan tidak pernah tergoyahkan , tetapi setiap pemerintah pada waktu itu akan sangat disibukkan oleh pemberontak-pemberontak bersenjata serta kegucangan di Parlemen yang semuanya mengakibatkan tidak adanya stabilitas politik yang mantap. Dalam keadaan demikian, usaha untuk melaksanakan cita-cita yang telah ada sejak semula tetap dijalankan. Secara relatif sesungguhnya Indonesia mulai menunjukkan hasil yang baik, yaitu memberikan kesadaran akan kepercayaan kepada diri sendiri. Sayangnya pembangunan aspek materil tidak menunjukkan kemajuan hingga bidang ini kurang mempunyai daya aspirasi dan motivasi bagi dinamika masyrakat.

Ada beberapa sebab utama yang menimbulkan keadaan tersebut. Pertama, kurangnya dana. Kedua, kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam membuat rumusan strategi pembangunan yang tepat untuk jangka waktu tertentu. Ketiga, kekurangan keahlian dan keterampilan diseluruh lapisan menengah dalam masyarakat. Keempat, masih melekatnya kebudayaan feudal yang relatif terbelakang diukur dengan tuntutan zaman modern dan zaman industri dalam golongan menengah. Kelima, kurang kuatnya kemauan politik untuk menghayati dan menekankan tuntutan yang keras akan nilai-nilai disiplin kerja dan sikap-sikap mental lainnya yang disyaratkan oleh pembangunan. Hal-hal ini sangat nyata dalam rencana pembangunan yang ada pada waktu itu. Padahal rencana-rencana tersebut harus dilaksanakan dalam keadaan perekonomian yang porak poranda akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

C. Periode 1959-1966

Kurun waktu yang ketiga, yang dapat kita sebut sebagai zaman Soekarno, tidaklah tanpa rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang telah siap dan disahkan DPR, pada kurun waktu sebelumnya telah dicampakkan. Diadakan rencana pembangunan lain yang tidak berdasarkan rasionalitas serta perhitungan ekonomi oleh tenaga-tenaga perencana ynag tidak revolusioner.

Pada zaman Soekarno ini, tidak ada perhatian dan usaha memperbaiki nasib rakyat, namun bukan berarti tidak ada usaha di daerah pedesaan. Akan tetapi, usaha tersebut hampir seluruhnya diperlukan dalam pengerahan massa dan dukungan politik bahkan segala keperluan untuk membereskan rumah tangga, hal ini berlangsung lebih dari lima tahun dan hampir membawa Indonesia pada keruntuhan.

D. Periode 1966-sekarang

Kurun waktu selanjutnya disebut orde baru, disebut demikian sekedar untuk menyatakan pebedaan yang mencolok dari orde yang baru saja dilewati, yaitu kurun waktu ketiga. Kurun waktu yang terakhir ini paling panjang, dari 1966 sampai sekarang, atau praktis dikatakan selama lebih dari 30 tahun. Selama kurang lebih 30 tahun itu jelas sekali terasa dan kelihatan adanya penguatan pada pembangunan ekonomi dibandingkan dengan perkembangan pada bidang-bidang lain. Tekanan ini sangat jelas karena ditambah dengan kenyataan bahwa secara sengaja dan berencana tekanan pada bidang-bidang lain, khususnya politik, dikurangi. Praktik dibidang politik kita mengalami kemunduran yang sangat besar dibandingkan dengan perkembangan kesadaran politik masyarakat sebelumnya.

Hal ini terjadi berdasarkan anggapan dan pemikiran bahwa ketenangan politik merupakan syarat mutlak untuk mendukung keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi. Ketenangan dibidang politik begitu mutlak terjadi sehingga praktis tidak terjadi partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam bidang politik. Dimana pada kurun waktu ini terasa sekali bahwa tekanan pada pembangunan ekonomi jauh lebih intensif. Tekanan itu begitu jelas sehingga memberikan kesan yang sangat kuat adanya pengorbanan dan penekanan atas perkembangan di bidang politik, sosial dan budaya.

Akan tetapi, kehidupan masyarakat dan kehidupan manusia sangat mutli-kompleks. Itu sebabnya hasil usaha besar seperti pembangunan masyarakat, tidak cukup diukur dengan satu dimensi materil atau fisik semata. Bahkan dengan ukuran yang sempit, misalnya ekonomi saja, juga hanya terjadi kemajuan dibidang produksi. Di bidang distribusi dan pemerataan maupun perubahan struktur tidak banyak membuahkan hasil. Belum lagi bila ditakar dengan ukuran politik. Karena syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan social adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

2.3. Tujuan Terbentuknya Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan bukanlah suatu ideologi atau gagasan baru tentang perekonomian, tetapi sekadar percobaan perumusan interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Para pendiri republik telah mempelopori kita dengan perumusan dasar yang jelas. Akan tetapi, perumusan dasar ini memerlukan interpretasi dan penerjemahan dalam suatu strategi dan program pembangunan yang lebih berfungsi dan lebih menjamin arah pada cita-cita nya tersebut. Kita mulai dengan menyatakan bahwa dalam cita-cita masyarakat adil dan makmur terkandung suatu pernyataan bahwa keadaan kita dimulai dengan keadaan yang tidak merata dan tidak adil. Rakyat banyak masih tetap terbelakang dan miskin.

Disamping lapisan atas yang beruntung dapat memiliki dan menguasai bidang materil yang cukup mendalam. Karena itu dalam menerjemahkan rumusan dasar tersebut kita dapat menghindari tugas untuk memperhatikan dan menekankan perhatian kita pada perbaikan nasib rakyat banyak yang kurang baik. Hal ini berarti, baik strategi maupun program pembangunan harus memusatkan dana daya pada perbaikan nasib rakyat, secara materil maupun spiritual.

Lebih 50 % rakyat Indonesia hidup diperdesaan, diantaranya masuk kategori rakyat desa serba kekurangan atau miskin, awal 2012 terdapat 15,72 %. Dengan demikian, logika menunjukkan bahwa setiap strategi pembangunan yang mengarah pada cita-cita, haruslah memperhatikan daerah pendesaan.

Dalam struktur ekonomi, bahkan struktur masyarakat warisan kolonial, perdesaan adalah salah satu belahan dari dua belahan dalam struktur itu yang mengalami nasib terburuk. daerah Pendesaan inilah yang relatif sangat terbelakang. Mengutamakan pembangunan di Desa tidak berarti seluruh dana dan daya dipusatkan dan diarahkan kepada pembangunan Desa, dengan menelantarkan daerah kota. Pembangunan besar besaran perdesaan justru memerlukan dukungan dan bantuan pembangunan yang lebih pesat dan lebih maju, khususnya dalam rangka industrialisasi yang pada dasarnya harus berorientasi pada dukungan akan penyediaan kebutuhan bagi pembangunan besar-besaran dipendesaan. Di dalam rangka pembangunan besar-besaran ini, pilihan teknologi merupakan pilihan yang strategis. Arti bidang teknologi ini jangan dikecilkan. Hal ini karena teknologi terpenting dalam penciptaan struktur dan keadaan ekonomi masyarakat kolonial yang kita alami hingga kini adalah kehadiran kapitalisme modern dengan teknologi yang jauh lebih tinggi dan tidak mungkin terjangkau masyarakat Indonesia.

Membangun tidak hanya berarti meningkatkan kemampuan. Membangun juga berarti membangun kesadaran dan kehendak untuk bebas dari keterbelakangan. Kemiskinan dan berbagai macam tekanan yang menghambat kemajuan. Masyarakat Indonesia dewasa ini adalah masyarakat yang kita bentuk dengan membebaskan diri dan merembut kemerdekaan dari penjajahan. Kapitalisme dalam sejarahnya di Indonesia telah menciptakan masyarakat yang terbelah dalam dua dunia yang berlainan, akan tetapi hidup berdampingan dalam satu negara dan bangsa.

Oleh karena itu, dalam strategi maupun program pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan mengandung tiga unsur pokok, yaitu demokrasi, keadilan sosial dan bersifat populistik.

III. PEMBAHASAN

3.1. Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Implementasinya

Mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, sampai sekarang, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempuranaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat yang tidak sebatas hanya berkutat pada makna ekonomi kerakyatan (bisa jadi makna rakyat dalam hal ini hanya segelintir “rakyat-elit” yang tidak menjangkau rakyat secara keseluruhan). Pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan demokrasi ekonomi diharapkan akan terwujud kesatuan kekuatan ekonomi nasional (terdiri atas koperasi, usaha negara, dan usaha swasta) yang berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan, sebagai unsur mutualisme yang mengacu pada interdependensi antar individu dalam hidup bermasyarakat.

Hal-hal yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi: 1.   Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi. 2.    Sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominan. 3.    Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok.

Jadi pada hakikatnya demokrasi ekonomi adalah suatu sistem di mana rakyat secara proporsional, sesuai dengan kemampuannya, diberi kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya ekonominya. Dalam demokrasi ekonomi, kekuatan ekonomi tersebar di masyarakat dan tidak tersentral di pusat. Interaksi antar pelaku dalam demokrasi ekonomi dilandasi oleh semangat keseimbangan, keserasian, saling mengisi, dan saling menunjang dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pada itu sebagai pengenalan konsep demokrasi ekonomi, kita harus mengenal konsep ekonomi kerakyatan, apakah dari konsep ini akan mengandung sisi demokrasi ekonomi yang memihak (menguntungkan) rakyat banyak atau hanya segelintir rakyat “elit” saja, yang akan dibahas secara sistematis.

3.2. Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mardi Yatmo Hutomo (2001: 1-3), Ada 4 (empat) alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi batu pembangunan ekonomi Indonesia. Keempat alasan, dimaksud adalah: Pertama, ekonomi kerakyatan merupakan karakteristik Indonesia, maksudnya di sini bahwa adanya usaha untuk merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi, dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif rakyat Indonesia.

Kedua, tuntutan konstitusi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUD 1945 yang dinyatakan: “Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.” Dan yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945: “Bahwa ekonomi nasional disusun dalam bentuk usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan”. Jadi Ruh tata ekonomi usaha bersama yang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisiasi sebagai pelaku ekonomi.

Ketiga, fakta empirik, dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional.  Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hampir tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun (khususnya ekspor produk manufaktur), impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat, adalah benar. Tetapi itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat yang sumber penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja. Usaha-usaha yang digeluti atau dimiliki oleh rakyat banyak yang produknya tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami goncangan yang berarti. Fakta yang lain, ketika investasi nol persen, bahkan ternjadi penyusutan kapital, ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 1999. Ini semua membuktikan bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

Dan keempat, kegagalan pembangunan ekonomi, Pembangunan ekonomi yang telah kita laksanakan selama ini, dilihat dari satu aspek memang menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik. Walaupun dalam periode tersebut, kita menghadapi 2 kali krisis ekonomi (yaitu krisis hutang Pertamina dan krisis karena anjloknya harga minyak), tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih di atas 7 persen pertahun. Pendapatan perkapitan atau GDP perkapita  juga meningkat tajam dari 60 US dolar pada tahun 1970 menjadi 1400 US dolar pada tahun 1995. Volume dan nilai eksport minyak dan non migas juga meningkat tajam. Tetapi pada aspek lain, kita juga harus mengakui, bahwa jumlah penduduk miskin makin meningkat, kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar daerah makin lebar, jumlah dan ratio hutang dengan GDP juga meningkat tajam, dan pemindahan pemilikan aset ekonomi dari rakyat ke sekelompok kecil warga negara juga meningkat.

Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, tetapi ternyata semuanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah dimaksud. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini sebenarnya merumuskan kembali strategi pembangunan yang cocok untuk Indonesia, salah satunya adalah program pembangunan hukum ekonomi. Kalau strategi pembangunan hukum ekonomi yang kita tempuh benar, maka sebenarnya semua program pembangunan termasuk di dalamnya program penanggulangan kemiskinan akan dapat dicapai.

Langkah yang perlu dilakukan adalah membedakan antara ekonomi rakyat, ekonomi kapitalis liberal, ekonomi sosialis komunis,  ekonomi kerakyatan, dan ekonomi pemerintah. Terminologi ekonomi rakyat hanya untuk membedakan ekonomi pemerintah atau ekonomi publik. Ekonomi rakyat atau ekonomi barang private adalah ekonomi positif, yang menjelaskan bagaimana unit-unit produksi mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang private dan jasa private dan mendistribusikan barang dan jasa dimaksud  pada konsumen, sehingga diperoleh ketuntungan yang maksimal bagi produsen, biaya yang minimal bagi produsen, dan  utility yang maksimal bagi konsumen.

Tata ekonomi rakyat yang tidak mempermasalahkan keadilan baik pada proses produksi maupun pada proses distribusi, ini dalam terminologi politik ekonomi disebut sebagai ekonomi kapitalis liberal. Dalam ekonomi kapitalis liberal, tidak dipermasalahkan, apakah aset ekonomi hanya dimiliki oleh puluhan orang atau jutaan orang. ekonomi kapitalis liberal juga tidak mempermasalahkan, apakah barang dan jasa private hanya dinikmati oleh sedikit warga negara atau dinikmati oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

Oleh sebab itu dalam ekonomi kapitalis liberal terbentuk dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat pekerja yang hidupnya hanya dari upah menjual tenaga kerja dan ada masyarakat pemilik modal yang jumlahnya sedikit tetapi memiliki aset ekonomi nasional. Dalam tata ekonomi kapitalis liberal, diyakini bahwa keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta melalui mekanisme pasar. Ada invisible hand (tangan yang tak terlihat) yang akan menciptakan keadilan dan pemerataan. Invisible hand ini adalah kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum yang ada dalam pasar. Oleh sebab itu tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam perekonomian barang private. Tugas pemerintah hanyalah bagaimana menjamin mekanisme pasar berjalan dan menyediakan barang dan jasa publik.

Tata ekonomi kapitalis liberal ini pada tahap awal (prakapitalis), dianggap sebagai tata ekonomi yang tidak berkeadilan dan sulit diterima secara moral. Mekanisme pasar dengan kekuatan invisble hand yang dapat menjamin pemerataan dan keadilan ekonomi masyarakat ternyata mengalami kegagalan. Oleh sebab itu muncul antitesis dari tata ekonomi kapitalis liberal yaitu tata ekonomi etatisme atau sosialis komunis. Proses produksi dan distribusi harus diatur oleh pemerintah (yang diasumsikan tidak memiliki interest) untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Dalam tata ekonomi ini, diyakini hanya pemerintah sebagai representasi rakyat, yang tidak memiliki interest, yang dapat menjamin keadilan baik dalam proses produksi maupun proses distribusi.

Lalu dimana posisi ekonomi kerakyatan?. Ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi rakyat, sama halnya dengan ekonomi kapitalis liberal atau ekonomi sosialis komunis, adalah watak atau tatanan ekonomi. Ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi dimana pemilikan aset ekonomi harus didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Pendistribusian aset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara yang akan menjamin pendistribusian barang dan jasa kepada sebanyak-banyaknya warga negara secara adil. Dalam pemilikan aset ekonomi yang tidak adil dan merata, maka pasar akan selalu mengalami kegagalan, tidak akan dapat dicapai efisiensi yang optimal (Pareto efficiency) dalam perekonomian,  dan tidak ada invisible hand yang dapat mengatur keadilan dan kesejahteraan.

Pemilikan aset ekonomi  oleh sebagian besar warga negara tidak dapat diwakilkan oleh lembaga pemerintah. Fakta empirik menunjukkan bahwa pemerintah gagal memposisikan sebagai wakil rakyat yang tidak memiliki interest dan gagal dalam merubah barang private sebagai barang publik. Oleh sebab itu, dalam ekonomi kerakyatan, tetap menempatkan pemerintah sebagai penyedia barang publik dan jasa publik. Intervensi pemerintah dalam ekonomi rakyat hanya diperlukan untuk menjamin mekanisme distribusi aset terjadi dengan baik.

Ekonomi kerakyatan tidak bermakud mempertentangkan ekonomi besar dengan ekonomi kecil. Persoalan ekonomi kerakyatan bukan mempertentangkan antara “wong cilik” dengan “wong gedhe”. Ekonomi kerakyatan bukan bagaimana usaha kecil, menengah, dan usaha mikro dilindungi. Ekonomi kerakyatan bukan ekonomi belas kasihan, bukan ekonomi penyantunan kepada kelompok masyarakat yang kalah dalam persaingan. Tetapi ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi di mana aset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan sebanyak-banyaknya kepada warga negara.

Secara definisi ekonomi kerakyatan adalah:

1.   Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan out put perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat.

2.   Tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan out put secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memperoduksi jasa dan barang pada tingkat pareto optimum. Tingkat pareto optimum adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal dan tidak ada faktor produksi yang menganggur atau tidak terdayagunakan.

3.   Tata ekonomi yang dapat menjamin pareto optimum adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh (full employment) dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh.

Kalau ada ekonomi rakyat, maka ada ekonomi pemerintah. Ekonomi pemerintah, adalah ekonomi normatif, yang mengkaji bagaimana pemerintah menetapkan sumber dan besarnya penerimaan (tax), memproduksi barang publik dan jasa publik, dan mengalokasikan sumber daya publik (APBN, APBD) untuk memilih barang publik dan jasa publik yang harus diproduksi, sesuai aspirasi politik rakyat. Problem yang harus dipecahkan dalam ekonomi pemerintah adalah bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat yang paling maksimal (maximization of welfare), bagaimana meningkatkan revenew yang tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian, bagaimana mengelola sumber daya publik (fiscal policy dan monetary policy) yang dapat menjamin kestabilan perekonomian, dan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dapat menjamin keadilan dan pemerataan.

Di sini dapat ditarik benang merah bahwa sistem ekonomi kerakyatan memiliki beberapa karakter, yakni: a. Merupakan sistem yang dapat digunakan untuk menjamin terjadinya keadilan dalam perekonomian bagi seluruh rakyat; b. Adanya komitmen politik pemerintah untuk merubah kecenderungan penggunaan konsep pasar yang didominasi pihak tertentu (pengusaha besar); c. Adanya perhatian utama kepada rakyat kecil (namun di sini bukan melalui cara membagi-bagikan uang untuk rakyat kecil, hal ini dapat dikatakan sebagai upaya pembodohan berlabel santunan rakyat kecil, contoh bantuan langsung tunai/BLT); d. Adanya kreatifitas dari rakyat kecil untuk mengembangkan usaha dalam bersaing; dan e. Kesempatan untuk berkembang melalui suatu mekanisme pasar yang sehat.

Secara konsep, sistem ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan konsep demokrasi ekonomi yang telah dicanangkan oleh founding father sejak awal kemerdekaan yang lalu. Namun hal yang menjadi problem adalah tataran implementasinya. Berdasarkan fakta di lapangan, contoh merebaknya dominasi market melalui waralaba dari yang skala menengah hingga waralaba dalam skala besar, berdirinya mall-mall yang mulai terjadinya degradasi pasar tradisional, dan masih kentalnya keberpihakan kepada pemodal yang besar (lihat saja kasus Bank Century, yakni pemberian bantuan / bailout pemerintah terhadap Bank Century yang menelan dana sebesar Rp. 6,7 Triliun, masalah tepat-tidaknya pemberian bantuan itu berkaitan dengan efek berganda dampak sistemik akibat jatuhnya sebuah lembaga keuangan dan pengaruh kumulatif lainnya dapat menyeret kebankrutan berbagai pelaku ekonomi, yang tentunya akan membahayakan perekenomian maupun kestabilan nasional. Hal inilah justru konsep yang bercirikan demokrasi kerakyatan menjadi bias dengan sistem kapitalis-liberalis ketika diimplementasikan dalam tataran riil.

3.3. Kegiatan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya.

Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan :

1.   Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat

2.   Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

3.   Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

4.   Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja – Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian sejarah ekonomi rakyat berawal jauh sebelum Indonesia merdeka, namun tidak banyak pakar mengenalnya karena para pakar, khususnya pakar-pakar ekonomi, memang hanya menerapkan ilmunya pada sektor ekonomi modern terutama sektor industri dengan hubungan antara faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal serta teknologi yang jelas dapat diukur. Karena dalam ekonomi rakyat pemisahan atau pemilahan faktor-faktor produksi ini tidak dapat dilakukan maka pakar-pakar ekonomi “tidak berdaya” melakukan analisis-analisis.

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan social; a). penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, b) pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multicultural, dan c) pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

IV. PENUTUP

Dalam era reformasi sekarang ini, kita sering mendengar tentang sistem ekonomi kerakyatan yang dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal. Hal ini, sangat beralasan.  Rakyat telah sangat jenuh dengan perlakuan dan praktik sistem ekonomi yang tidak pro rakyat. Dan karena Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Sistem ekonomi kerakyatan, dijalankan dengan ciri-ciri; a. bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, dan e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan ulasan dalam tulisan ini, maka dapat di simpulkan bahwa; Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim diperdesaan. Ekonomi kerakyatan memiliki tujuan antara lain menciptakan negara yang demokrasi, keadilan social dan bersifat populistik. Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan dapat dikembangkan dengan kembali meaktifkan lagi Gerakan Koperasi. Hatta melihat, mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, maka gerakan koperasi hendaknya dimulai dari pedesaan. Hatta menegaskan, bahwa tugas koperasi Indonesia sangatlah luas terkait masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu keterbelakangan. Dalam hal ini Hatta menjelaskan ada beberapa tugas koperasi Indonesia, antara lain; 1. Memperbaiki Produksi, 2. Memperbaiki Kualitas Barang 3. Memperbaiki Distribusi, 4. Memperbaiki Harga, dan 5. Memperkuat Permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashford, S.J., C. Lee, & P. Bobko. 1989. ”Content, Causes, and Consequences of Job insecurity: A Theory Based Measure and Substantive Test”, Academy of Management Journal, 32 (4).

Bram, Kutut. Maret. 2012. Makalah Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Bonnie Setiawan, 1999. Peralihan Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer, Yogyakarta: Insist Press. Dan lihat http://a;-manar.web/id.

Hellgren, J., M. Sverke, dan K. Isaksson. 1999. ”A Two-Dimensional Approach to Job insecurity: Consequences For Employee Attitudes and Well-being”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 8 (2).

Iwan Jaya Aziz, “Demokrasi Ekonomi, Masalah Sistem Kekuasaan atau Tradisi Kebudayaan Kekuasaan”, dalam Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia, Surabaya Post, Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya, 1993, [ed.] Hotman Siahaan dan Tjahyo Purnomo,Purbayu Budi Santoso dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang berjudul: kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi, 2010.

Sumawinata, Sarbini. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Tara, Azwir Dainy. 2001. Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Jakarta: Nuansa Madani

Share